MAKASSAR — Perum Jasa Tirta (PJT) I memperluas mandat pengelolaan sumber daya air ke dua wilayah sungai strategis di Sulawesi Selatan, yakni WS Pompengan Larona dan WS Saddang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 9 Tahun 2026 yang menambah wilayah kerja perusahaan pelat merah tersebut.
Kepala Divisi Jasa ASA WS Pompengan Larona dan Saddang PJT I, Indra, menegaskan kedua wilayah sungai ini tidak bisa dikelola dengan pola yang sama. Perbedaan karakteristik hidrologi dan pola hujan menuntut pendekatan teknis yang spesifik agar pengelolaan air berjalan efektif.
"Dua wilayah sungai di Sulawesi Selatan ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Pola hujannya juga berbeda, sehingga pendekatan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah," ujar Indra di Makassar, Sabtu.
Prioritas Jaga Pasokan Air saat El Nino
Salah satu fokus utama PJT I adalah memastikan alokasi air tetap terkendali, terutama saat musim kemarau dipengaruhi El Nino. Kondisi ini dinilai genting mengingat Sulawesi Selatan berperan sebagai salah satu lumbung beras nasional.
Selain ketersediaan air, perusahaan juga menyoroti persoalan sedimentasi yang berpotensi mengurangi kapasitas tampung waduk dan mengganggu ekosistem sungai. Upaya konservasi kawasan tangkapan air di bagian hulu turut menjadi perhatian agar siklus hidrologi tetap terjaga.
Lima Pilar dan Teknologi Smart Water Management
Seluruh kegiatan pengelolaan mengacu pada lima pilar sumber daya air, mencakup konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi, serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahap awal, PJT I menyiapkan kajian pengelolaan, rencana mitigasi banjir, hingga rehabilitasi lahan.
Untuk mendukung operasional, perusahaan mengaplikasikan Smart Water Management System (SWMS) di kedua wilayah sungai tersebut. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih presisi di lapangan.
Koordinasi dengan Pemda dan Penertiban Izin Pengguna Air
PJT I tidak bergerak sendiri. Koordinasi diperkuat bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Pemerintah Provinsi Sulsel, serta pemerintah kabupaten/kota setempat. Sinergi ini mencakup sosialisasi Kepres Nomor 9 Tahun 2026 yang telah digelar pada 23 Juni 2026 lalu.
Perusahaan juga mendorong para pengguna sumber daya air, baik yang sudah memiliki izin maupun belum, untuk mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan data pemakaian air tercatat akurat dan alokasi dapat diatur secara adil antar sektor.
Dengan pengalaman mengelola sumber daya air selama 36 tahun, PJT I optimistis membawa kompetensi operasional ke Sulsel. Perusahaan menargetkan pengelolaan di dua wilayah sungai ini turut memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi nasional.
