SULAWESI SELATAN — Gelombang besar restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian jelas. Setelah menutup 290 entitas yang dinilai tidak sehat, pemerintah kini membidik target lebih ambisius: memangkas sedikitnya 700 perusahaan negara lainnya hingga akhir tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan struktur perusahaan pelat merah yang ramping, efisien, dan profesional.
Wacana ini mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa laporan perkembangan penataan BUMN menjadi salah satu agenda utama pembahasan.
Efisiensi Rp100 Triliun dari Pemangkasan Struktur
Kebijakan ini bukan tanpa hasil. Penutupan 290 BUMN yang telah berjalan disebut menghasilkan penghematan signifikan, sekitar Rp50 triliun. Kini, pemerintah memproyeksikan potensi efisiensi tambahan hingga Rp100 triliun dari langkah lanjutan ini.
Dana tersebut diperkirakan berasal dari pengurangan biaya overhead dan pemangkasan struktur perusahaan yang selama ini dinilai terlalu gemuk. Dengan target penutupan tersebut, jumlah BUMN yang dimiliki negara diproyeksikan menyusut drastis menjadi hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan resminya, Jumat (5/9/2026).
Hanya Perusahaan Sehat yang Bertahan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses restrukturisasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penataan harus tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dan kepentingan perekonomian nasional secara luas. Hanya perusahaan yang terbukti produktif, memiliki kinerja sehat, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara yang akan dipertahankan.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bagi seluruh jajaran BUMN bahwa tidak ada lagi ruang bagi perusahaan yang bergantung pada subsidi negara tanpa memberikan hasil optimal. Pemerintah ingin memastikan setiap aset strategis nasional dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hilirisasi Jadi Agenda Paralel
Selain merampingkan BUMN, pertemuan di Hambalang tersebut juga membahas percepatan hilirisasi sumber daya alam. Teddy menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Teddy.
Kedua agenda ini berjalan beriringan. Perampingan BUMN diharapkan menghasilkan perusahaan negara yang lebih fokus dan kompetitif, sementara hilirisasi menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengolahan mineral, energi, dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kehadiran jajaran Danantara menegaskan peran lembaga tersebut sebagai ujung tombak konsolidasi dan optimalisasi pengelolaan aset negara.
