MAKASSAR — Langkah Pemerintah Kota Makassar merampingkan layanan digitalnya menjadi satu platform tunggal mendapat sorotan dalam forum JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 yang mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kota cerdas di kawasan ASEAN. Inovasi tersebut dihadirkan sebagai contoh praktik baik transformasi digital dari Indonesia Timur.
Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, menjadi salah satu narasumber dalam forum bertema "From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities" tersebut. Ia memaparkan perjalanan Makassar membangun ekosistem digital pemerintahan yang sebelumnya terpecah-pecah.
358 Aplikasi OPD Dilebur Bertahap ke Lontara+
Roem mengungkapkan, sebelum Lontara+ hadir, layanan digital Pemkot Makassar tersebar di sedikitnya 358 aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi ini menyulitkan masyarakat karena harus mengunduh dan mengakses banyak aplikasi berbeda untuk berbagai keperluan.
"Tercatat sedikitnya 358 aplikasi berjalan secara terpisah. Melalui LONTARA+, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dalam satu ekosistem digital," kata Roem dalam forum tersebut.
Tiga Fitur Baru Rilis Tepat 17 Agustus 2026
Lontara+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai program prioritas Pemkot Makassar. Pengembangannya terus berlanjut; terbaru, pada 17 Agustus 2026, tiga fitur baru ditambahkan ke dalam aplikasi.
Ketiga fitur tersebut meliputi layanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, serta Makassar Move. Fitur terakhir ini berfungsi ganda: melacak aktivitas fisik warga sekaligus menjadi kanal pelaporan infrastruktur.
Roem menyebut penambahan fitur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. "Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," ujarnya.
Bukan Sekadar Aplikasi, tapi Dampak ke Masyarakat
Dalam forum yang menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, dan Provinsi Bali ini, Roem menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan antardaerah. Ia menilai forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi.
"Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas," katanya.
Roem berharap inovasi digital yang dikembangkan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai aplikasi belaka. Ia menegaskan target utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Harapannya, inovasi digital yang dikembangkan di daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, adil dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tuturnya.
