TAKALAR — Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye menyatakan apel sore yang baru pertama kali digelar ini bertujuan memantau kehadiran aparatur. Ia menduga masih ada pegawai yang tidak masuk pada pagi hari, tetapi hadir saat apel sore digelar.
"Saya yakin ada yang tidak hadir pagi lalu hadir sore ini. Mari kita ubah pola pikir dan disiplin diri agar berubah ke arah lebih baik," tegas Daeng Manye di hadapan peserta apel.
Target Kehadiran ASN Capai 95 Persen
Daeng Manye meminta tingkat kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Takalar mencapai minimal 95 persen. Setiap ketidakhadiran harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengawasi secara ketat absensi staf masing-masing. Pengawasan ini menjadi kunci perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Takalar.
"Bagaimana melayani masyarakat jika kita sendiri tidak disiplin? Inilah yang harus kita perbaiki," ujarnya.
Apel Sore Jadi Momentum Perbaikan Pola Pikir ASN
Apel sore ini menjadi agenda baru di lingkungan Pemkab Takalar. Kegiatan diawali dengan salat Ashar berjamaah sebelum dilanjutkan dengan apel yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar.
Seluruh pegawai, mulai dari pejabat eselon hingga staf, tampak mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi indikator awal komitmen terhadap kedisiplinan yang dicanangkan pimpinan daerah.
Takalar Award Jadi Motivasi Peningkatan Kinerja
Dalam arahannya, Bupati Takalar juga menyinggung pelaksanaan Takalar Award yang digelar sehari sebelumnya. Penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong bagi penerima untuk mempertahankan kinerja, sekaligus memacu ASN lain agar lebih berdedikasi.
Seluruh aparatur diingatkan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Hal ini dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerintahan yang semakin berkembang.
Melalui apel sore ini, Pemkab Takalar berharap terjadi perubahan pola pikir aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan menjadi fondasi utama sebelum peningkatan kompetensi dan inovasi pelayanan publik dilakukan.
