MAROS — Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan berupaya keras mempertahankan predikat internasional yang disandang Geopark Maros Pangkep. Fokus utama saat ini adalah perbaikan infrastruktur di sejumlah titik yang mengalami kerusakan sebelum tim penilai tiba di lokasi.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah kawasan tersebut dalam koordinasi lintas lembaga. Ia memimpin langsung Kelompok Kerja (Pokja) untuk memastikan seluruh persiapan, termasuk pendanaan, berjalan sesuai rencana agar status kawasan tetap terjaga.
“Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros Pangkep ini tidak terdegradasi seperti di Toba,” ujar Muetazim usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Selasa (5/5/2026).
Upaya Mencegah Penurunan Status Global Geopark
Pemerintah daerah mengakui adanya risiko penurunan status jika fasilitas penunjang tidak segera dibenahi. Namun, optimisme tetap tinggi mengingat kerusakan yang terjadi di beberapa titik masih dikategorikan sebagai kerusakan minor yang bisa ditangani dalam waktu dekat.
Muetazim menjelaskan bahwa perbaikan di lokasi seperti Berua tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Estimasi anggaran untuk pembenahan jalan di wilayah tersebut berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta, yang rencananya akan ditanggulangi melalui skema kerja sama.
“Anggarannya kita bisa patungan juga menggunakan CSR,” kata Muetazim. Pihaknya berencana melibatkan badan usaha milik negara, salah satunya Angkasa Pura, untuk membantu pembiayaan infrastruktur di situs-situs yang akan dikunjungi asesor.
Alokasi Anggaran Hibah dan Skema Patungan BUMN
General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan, telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp1 miliar kepada pemerintah terkait. Dana tersebut diproyeksikan untuk menutup seluruh kebutuhan proses revalidasi, termasuk perbaikan fisik di lokasi-lokasi strategis.
Dedy meyakini status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep dapat dipertahankan hingga empat tahun ke depan. Ia menyebut bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh rekomendasi dari UNESCO secara bertahap sejak tahun 2023 lalu.
“Seluruh rekomendasi UNESCO telah kita kerjakan sejak tahun 2023. Jadi kami sangat optimis status ini akan tetap kita pertahankan,” ungkap Dedy.
Kendala Anggaran untuk Perbaikan Jembatan Pattunuang
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut memberikan dukungan melalui dana hibah sebesar Rp500 juta. Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Andi Mirna, menyatakan dana tersebut diperuntukkan bagi pengelola guna memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak.
Meskipun ada bantuan dana, efisiensi tetap dilakukan karena keterbatasan anggaran. Beberapa kerusakan besar, seperti jembatan gantung di situs Pattunuang, kemungkinan tidak bisa diselesaikan sebelum revalidasi dimulai karena kendala biaya dan waktu pengerjaan yang lama.
“Kalau yang di Pattunuang itu anggarannya besar dan tidak mungkin kita kerjakan dalam tempo dua bulan,” tutur Muetazim Mansyur menutup penjelasannya mengenai skala prioritas perbaikan fasilitas saat ini.
