SULAWESI SELATAN — Desil adalah indikator yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Penghitungannya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mempertimbangkan variabel sosial-ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Pembagiannya dimulai dari desil 1, yakni kelompok 10 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah, hingga desil 10 untuk kelompok 10 persen dengan kesejahteraan tertinggi. Semakin kecil angka desil, semakin besar prioritas sebuah keluarga untuk menerima intervensi negara.
Berdasarkan keterangan resmi di laman Cek Bansos Kemensos, posisi desil menjadi penentu awal pengusulan bantuan. Keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga 4, atau 40 persen terbawah, berhak diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako.
Sementara itu, keluarga pada desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Perlu dicatat, status ini adalah dasar pengusulan, bukan jaminan final—verifikasi lapangan tetap dilakukan oleh petugas.
Masyarakat bisa memeriksa data secara mandiri melalui ponsel atau komputer. Berikut caranya:
Sistem akan memperlihatkan nama penerima, jenis bantuan yang diterima, periode penyaluran, serta status desil yang tercatat dalam DTSEN.
Kemensos menegaskan bahwa desil tidak bersifat permanen. Angka ini bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi ekonomi terkini keluarga. Jika hasil pengecekan dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata, warga dapat mengajukan pembaruan data melalui dua jalur.
Pertama, datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat dan sampaikan perubahan kondisi sosial-ekonomi. Kedua, manfaatkan fitur pengaduan atau usulan di aplikasi Cek Bansos dengan mengisi data sesuai keadaan sebenarnya. Setelah pengajuan masuk, BPS akan menghitung ulang desil secara periodik.
Proses pengecekan dan pendaftaran bansos tidak dipungut biaya sepeser pun. Warga diminta waspada terhadap oknum yang mengaku calo atau petugas dan meminta uang untuk memperlancar pencairan bantuan. Seluruh proses verifikasi dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah, dan informasi akurat hanya dapat diperoleh dari kanal Kemensos atau dinas sosial setempat.