MAKALE — Layanan darurat 112 di Kabupaten Tana Toraja kian dekat menuju peluncuran. Pemerintah daerah tengah mengikuti proses verifikasi akhir bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, pekan ini.
Verifikasi tidak hanya menyasar kesiapan infrastruktur sistem, tetapi juga mengevaluasi sumber daya manusia yang akan menjadi garda terdepan layanan. Kementerian turut menguji kesiapan para Call Taker, petugas yang bertugas menerima laporan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan penanganan, lalu meneruskan informasi ke instansi terkait.
Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, menegaskan komitmen daerah untuk menghadirkan akses kegawatdaruratan yang cepat bagi warganya. Selain layanan 112, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana pengaktifan nomor darurat 911 di kabupaten tersebut.
Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam pelayanan publik. Dalam situasi yang membutuhkan pertolongan segera, masyarakat tidak perlu lagi menghubungi nomor-nomor yang tersebar di berbagai instansi. Cukup satu nomor, seluruh pintu bantuan terbuka.
Pemerintah daerah menilai kecepatan menerima laporan dan mengerahkan bantuan adalah elemen yang tidak bisa ditawar dalam kondisi genting. Koordinasi yang selama ini berjalan secara manual antarinstansi diharapkan bisa terpangkas dengan sistem terpadu ini.
Layanan 112 nantinya menjadi simpul koordinasi penanganan berbagai kondisi kegawatdaruratan, mulai dari kebakaran, kecelakaan, hingga kebutuhan medis mendesak. Waktu respons yang lebih singkat diharapkan mampu meningkatkan peluang keselamatan seseorang di detik-detik kritis.
Pemkab Tana Toraja memastikan sejumlah aspek teknis dan pendukung terus dibenahi sebelum layanan diaktifkan dan diluncurkan secara resmi. Proses verifikasi dengan kementerian menjadi bagian penting untuk memastikan sistem berjalan optimal sejak hari pertama.
Setelah tahap verifikasi ini tuntas, pemerintah daerah akan menuntaskan persiapan operasional. Peluncuran resmi layanan darurat 112 menunggu hasil akhir evaluasi dari Kementerian Komdigi dan kesiapan seluruh elemen pendukung di daerah.