MAKASSAR — Pengawasan mutu pelayanan Keluarga Berencana di Sulawesi Selatan akan diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota. Hal ini ditegaskan dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan Perwakilan BKKBN Sulsel, Dinas Kesehatan, DP3P2KB, dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Senin (24/8/2026).
Forum yang dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga. Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Fatmawati menegaskan forum ini harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar pertemuan antarinstansi. Menurutnya, persoalan mutu pelayanan KB di lapangan beragam, mulai dari ketersediaan sarana prasarana, kapasitas tenaga, tata laksana, hingga penggerakan masyarakat.
“Kita ingin SKB ini tidak berhenti pada tataran kebijakan. Harus ada tindak lanjut yang nyata di daerah. Kendala di lapangan perlu kita identifikasi bersama dan dicarikan solusinya sesuai kewenangan masing-masing,” kata Fatmawati.
Ia menilai koordinasi akan lebih efektif jika diperkuat sampai kabupaten/kota. “Kalau forum ini sudah terbentuk, jangan hanya aktif di provinsi. Kita berharap koordinasinya bisa diteruskan sampai kabupaten/kota, karena di sanalah pelayanan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Fatmawati menjelaskan pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya soal ketersediaan alat kontrasepsi. Mutu harus dijaga sejak perencanaan, pengadaan dan distribusi, penyimpanan, pelayanan oleh tenaga kesehatan, hingga pemantauan pasca-pelayanan.
Forum menyepakati sejumlah langkah awal. Antara lain penyusunan rencana tindak lanjut, penguatan legalitas Forum Koordinasi Tim Pengendali Mutu Pelayanan KB tingkat provinsi, serta penyusunan agenda pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis terpadu ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menegaskan mutu alat kontrasepsi (Alokon) harus dijaga sepanjang rantai pelayanan. Pihaknya siap mendukung melalui kegiatan sampling dan pengujian, meski cakupannya belum menjangkau seluruh fasilitas kesehatan.
“Kita tidak hanya melihat produknya, tetapi juga bagaimana produk itu disimpan dan dikelola. Kalau tata kelolanya tidak baik, tentu bisa berpengaruh terhadap mutu dan keamanan produk yang digunakan masyarakat,” ujar Yosef.
“Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengendalian mutu membutuhkan kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga hasil pengawasan bisa lebih efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tambahnya. Kolaborasi tersebut mencakup pengawasan mutu, sampling dan pengujian Alokon, tata kelola penyimpanan dan distribusi, hingga penguatan farmakovigilans.
Ketua Tim Kerja KBKR Perwakilan BKKBN Sulsel, dr Rossy Herawaty, menyoroti aspek kualitas tenaga pemberi layanan. Menurutnya, ketersediaan alat kontrasepsi tidak otomatis menjamin pelayanan optimal apabila tidak diikuti tenaga yang kompeten dan mampu memberikan konseling tepat.
“Kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya alat kontrasepsi. Kita juga harus memastikan tenaga yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi, memahami prosedur, dan mampu memberikan konseling yang tepat kepada masyarakat,” jelasnya.
Penguatan kapasitas perlu dilakukan berjenjang, mulai dari dokter, bidan, tenaga kesehatan hingga kader. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Rossy juga menyebut konseling pada layanan antenatal care (ANC) bisa menjadi pintu masuk penguatan pelayanan KB sejak masa kehamilan.