JAKARTA - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi landasan utama percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, sebuah proyek strategis yang digenjot Kementerian Pekerjaan Umum demi menyokong kelembagaan provinsi hasil pemekaran tersebut.
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggarap tiga bangunan penting, yaitu Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Data hingga 9 Agustus 2026 menunjukkan progres fisik telah mencapai 36,90 persen, dengan target rampung Desember 2026.
Pekerjaan konstruksi tersebut telah berjalan sejak 20 Oktober 2025, dikerjakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Tak berhenti di gedung utama, Kementerian PU juga menggarap penataan kawasan yang meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pengerjaan penataan kawasan yang dimulai Desember 2025 dan ditargetkan selesai Desember 2026 kini telah mencapai progres 25,34 persen. Aktivitas yang berlangsung antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pekerjaan pondasi serta struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone.
Lokasi kawasan pusat pemerintahan ini terbilang strategis karena hanya berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit berkendara dari Bandar Udara Douw Aturure. Sementara jarak dari pusat Kabupaten Nabire tercatat sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit.
Percepatan pembangunan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai agenda penting menuju pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus menjadi bagian dari PU 608, momentum Kementerian PU dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat Papua.