MAKASSAR — Pertemanan seorang pemimpin dengan orang-orang terdekatnya kerap menjadi jalur komunikasi paling cepat dan efektif dalam roda pemerintahan. Namun, persoalan etika muncul saat relasi personal itu mulai memengaruhi kebijakan, penunjukan jabatan, hingga penggunaan anggaran yang berdampak pada publik.
Dalam praktiknya, keberpihakan sering lahir dari empati. Kecenderungan untuk membela, memaklumi, atau memberi toleransi lebih kepada orang yang dekat secara emosional adalah sifat manusiawi. Sayangnya, pemerintahan tidak bekerja dengan logika pertemanan.
Pemerintahan adalah amanah publik. Setiap keputusan yang diambil, baik soal kebijakan maupun alokasi anggaran, akan menyentuh kehidupan jutaan warga yang tidak memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan. Mereka hanya bisa berharap pemimpinnya bertindak berdasarkan fakta dan kelayakan, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan.
Objektivitas menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam konteks ini. Ia menuntut penilaian suatu persoalan berdasarkan data, aturan, dan kepentingan umum. Bukan karena kedekatan personal atau relasi kuasa.
Persahabatan di lingkar kekuasaan bukanlah hal yang dilarang. Kepercayaan personal memang diperlukan untuk membangun tim yang solid. Yang menjadi persoalan adalah ketika kepercayaan itu menjadi tameng untuk meloloskan kepentingan kelompok di atas kepentingan publik.
Rasionalitas menuntut pemimpin untuk mampu memisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan negara. Seorang pemimpin yang rasional tidak akan menempatkan teman dekatnya di posisi strategis tanpa melihat kompetensi, atau mengabulkan permintaan yang tidak sesuai prosedur hanya karena faktor kedekatan.
Ketika hal itu terjadi, publik berhak mempertanyakan integritas kebijakan yang lahir dari proses yang tidak transparan. Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan, dan ia bisa runtuh hanya karena satu keputusan yang dianggap bias.
Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, menjaga jarak antara hubungan personal dan profesional adalah keniscayaan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, termasuk di atas loyalitas pertemanan.
Publik tentu berharap para pemimpin di Sulawesi Selatan, khususnya di lingkaran pemerintahan, mampu melewati ujian ini. Karena pada akhirnya, yang dinilai sejarah bukanlah seberapa dekat seorang pemimpin dengan koleganya, melainkan seberapa adil dan berpihaknya kebijakan yang dihasilkan untuk rakyat.