MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya aksi penipuan digital yang menyasar warga. Pelaku diketahui menggunakan identitas Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, untuk melancarkan aksinya melalui platform pesan singkat dan media sosial.
Laporan terbaru mengungkapkan bahwa pelaku tidak hanya memalsukan identitas visual, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi canggih. Rekaman suara yang dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI) digunakan untuk meyakinkan target agar percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi langsung dengan sang pejabat.
Modus ini tergolong rapi karena pelaku memasang foto profil Wakil Gubernur Sulsel pada akun WhatsApp mereka. Untuk memperkuat kebohongan, disebarkan pula flyer bertajuk “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” dengan tagar #Danabantuan2026 sebagai kedok promosi program pemerintah.
Calon korban biasanya dikirimi pesan berisi tawaran dana bantuan senilai Rp50 juta. Namun, terdapat syarat yang membahayakan privasi, yakni korban diminta mengisi data pribadi secara lengkap, mulai dari nama, alamat, hingga nomor rekening dan identitas perbankan lainnya.
Teknologi AI yang mampu meniru suara maupun identitas visual tokoh publik kini menjadi ancaman serius. Kemampuan teknologi ini dalam membangun kepercayaan palsu membuat masyarakat rentan terjebak jika tidak melakukan verifikasi ulang ke kanal resmi pemerintah.
Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori kriminalitas digital yang sangat meresahkan. Pihaknya meminta warga untuk segera memutus komunikasi jika menerima pesan serupa.
“Ini merupakan hal yang tidak bisa ditolerir karena mencatut nama orang, apalagi seorang pejabat atau figur berpengaruh, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan penipuan terhadap masyarakat,” kata Salim, Kamis (7/5/2026).
Salim menambahkan bahwa pelaku sengaja memanfaatkan platform digital untuk membangun kedekatan palsu. Identitas pejabat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi psikologi masyarakat agar bersedia memberikan informasi sensitif atau data finansial tanpa rasa curiga.
Pemprov Sulsel meminta warga tidak menggubris panggilan telepon atau voice note yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi. Masyarakat juga dilarang keras membagikan informasi rekening kepada pihak yang identitasnya tidak dapat diverifikasi secara sah.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menggubris jika ada pihak yang mengatasnamakan pejabat Pemprov Sulsel dan meminta sesuatu yang mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak berwajib,” kata Salim.
Seluruh komunikasi resmi mengenai program bantuan atau kebijakan daerah hanya dilakukan melalui kanal informasi pemerintah yang terverifikasi. Pemerintah menegaskan tidak pernah meminta transfer dana atau data pribadi melalui akun WhatsApp pribadi milik pejabat mana pun.