BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Jamkrida guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal pada Senin (4/5/2025). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem penjaminan yang profesional.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gubernur Rumah Jabatan Bupati Bone tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Jamkrida beserta Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran, Agustinus Rimba. Sinergi ini diharapkan menjadi solusi konkret atas kendala permodalan yang sering dihadapi pengusaha kecil di wilayah Sulawesi Selatan.
Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi. Melalui skema penjaminan, pelaku UMKM di Bone diharapkan lebih mudah mendapatkan kucuran kredit dari perbankan tanpa terganjal masalah agunan.
Mekanisme Penjaminan Kredit bagi Pelaku Usaha Mikro
Kerja sama strategis ini mencakup penyediaan layanan penjaminan kredit yang dikelola secara profesional oleh PT Jamkrida. Fokus utamanya adalah membantu pelaku UMKM yang memiliki usaha layak (feasible) namun belum memenuhi persyaratan teknis perbankan (bankable) sepenuhnya.
Pemerintah Kabupaten Bone menilai akses keuangan yang inklusif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan adanya jaminan dari Jamkrida, risiko kredit bagi lembaga keuangan dapat diminimalisir, sehingga penyaluran modal ke sektor produktif di Bone bisa lebih masif.
Agustinus Rimba selaku Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran PT Jamkrida turut memberikan asistensi teknis dalam pertemuan tersebut. Ia memaparkan bagaimana skema penjaminan akan bekerja dalam mendukung ekosistem bisnis lokal agar tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sinergi Lintas Sektor Kawal Implementasi MoU
Penandatanganan kesepakatan ini melibatkan jajaran pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Hadir mendampingi Bupati antara lain Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten I Setda Bone, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Dukungan lintas sektor terlihat dengan kehadiran Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perindustrian, hingga Kepala Dinas Komunikasi dan Digital. Keterlibatan banyak instansi ini bertujuan untuk memastikan program penjaminan kredit tepat sasaran dan didukung oleh data UMKM yang akurat.
Selain sektor perdagangan, Dinas PSDA juga turut dilibatkan dalam koordinasi ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi yang disasar tidak hanya terbatas pada sektor jasa, tetapi juga menyentuh sektor pengelolaan sumber daya alam yang menjadi keunggulan daerah Bone.
Dampak Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pemerintah Kabupaten Bone optimis kerja sama ini akan memberikan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat. UMKM yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal akan memiliki daya saing lebih tinggi setelah mendapatkan kepastian akses pembiayaan.
Penguatan peran UMKM diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan menekan angka kemiskinan. Pemkab Bone berkomitmen untuk terus memantau implementasi MoU ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pedagang, pengrajin, dan pelaku usaha kecil di seluruh pelosok kabupaten.
Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi digital dan tata kelola kerja sama daerah yang lebih transparan. Bagian Kerja Sama Setda Bone akan bertindak sebagai koordinator untuk memastikan setiap poin dalam nota kesepahaman berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.
