MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025–2029. Pertemuan ini menjadi krusial karena berfungsi sebagai wadah sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa dokumen RPJMD ini akan menjadi kompas bagi arah pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka menengah. Fokus utama yang diusung dalam perencanaan kali ini adalah penguatan fondasi ekonomi melalui pembangunan fisik yang berkelanjutan serta upaya nyata dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai pelosok daerah.
Transformasi Infrastruktur sebagai Penopang Ekonomi Daerah
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam draf RPJMD Sulawesi Selatan 2025–2029. Pemerintah provinsi memandang bahwa konektivitas antarwilayah merupakan kunci utama untuk menggerakkan roda ekonomi, terutama dalam mendistribusikan hasil pertanian dan komoditas unggulan daerah. Pembangunan jalan, jembatan, serta sarana irigasi akan terus dipacu guna memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga.
Gubernur Andi Sudirman menjelaskan bahwa infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung pada penurunan biaya logistik di Sulawesi Selatan. Dengan akses jalan yang lebih baik, para petani dan pelaku usaha kecil di daerah terpencil dapat lebih mudah menjangkau pasar di perkotaan. Hal ini diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan merata di seluruh kabupaten dan kota.
Selain fokus pada jalan raya, perencanaan ini juga mencakup pengembangan fasilitas publik lainnya yang mendukung produktivitas warga. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sempat tertunda serta melakukan pemeliharaan rutin pada aset-aset vital daerah. Langkah ini diambil agar investasi yang telah ditanamkan sebelumnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas penduduk.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Selain pembangunan fisik, Musrenbang RPJMD 2025–2029 juga memberikan porsi besar pada sektor kesejahteraan sosial. Pemerintah Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program intervensi sosial akan dirancang lebih spesifik untuk menyasar kelompok masyarakat rentan dan memastikan jaring pengaman sosial berjalan efektif.
"Fokus kita bukan hanya membangun gedung, tetapi bagaimana memastikan masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan layanan dasar yang berkualitas," ujar Gubernur Andi Sudirman di sela-sela kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nantinya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan angka ekonomi semata, tetapi juga dari menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
Sektor kesehatan akan diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, serta percepatan penurunan angka stunting di daerah. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah provinsi berupaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan demikian, lulusan sekolah menengah dan kejuruan di Sulawesi Selatan memiliki daya saing tinggi untuk mengisi peluang kerja di berbagai sektor industri.
Sinergi Lintas Sektor dan Partisipasi Publik
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Musrenbang ini menjadi ruang diskusi untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Partisipasi publik dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan visi pembangunan mereka dengan target provinsi. Sinkronisasi anggaran dan program kerja menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat efektivitas pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga ditekankan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi warga.
Diharapkan, dokumen RPJMD yang disusun melalui proses Musrenbang ini dapat segera difinalisasi untuk menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran birokrasi. Dengan perencanaan yang matang dan fokus yang jelas pada infrastruktur serta kesejahteraan, Sulawesi Selatan optimistis dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan hingga tahun 2029 mendatang.
